Senin, 21 April 2014
  Home   |   Buku Tamu   |   Kontak   |   Link   |   Login Admin   | 
Menu Utama
Berita
Organisasi
Tentang Dispenda
Visi & Misi
Personalia
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Produk Hukum
Info Dispenda
Agenda
Galeri Foto
 
 
 
 
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah (P3AP/ABT)

 
 

Pengertian:

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pungutan daerah (provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

 

Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapiran pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

 

Dasar Hukum:

  • Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
  • Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

 

Obyek dan Subyek:

  • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
  • Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

 

Subyek:

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

 

 

Pengecualian:

  • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
  • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pertanian rakyat.
  • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Perhitungan dan Penetapan

Tarip:

Tarip Pajak Air Bawah Tanah 20% (dua puluh persen) dan Pajak Air Permukaan 10% (sepuluh persen).

 

Dasar Pengenaan:

Dasar pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.

 

Nilai Perolehan Air:

Nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil/digunakan dengan harga dasar air.

 

Besarnya Pajak:

Besarnya Pajak yang dibayar (terhutang) dihitung dengan cara mengalikan tarip dengan dasar pengenaan Pajak.

 

 
copyright@tpsimda2008