Rabu, 03 September 2014
  Home   |   Buku Tamu   |   Kontak   |   Link   |   Login Admin   | 
Menu Utama
Beritaaaa
Organisasi
Tentang Dispenda
Visi & Misi
Personalia
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Produk Hukum
Info Dispenda
Agenda
Galeri Foto
 
 
 
 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

 
 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum:

  • Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
  • Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Obyek dan Subyek:

  • Objek BBN-KB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjuan dua pihak atau perbuatan sepihak, pemasukkan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  • Subjek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
  • Azas pungutan BBN-KB dipungut berdasarkan azas domisili (tempat tinggak subjek BBN-KB).

Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri.

 

Tarif:

 

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.

3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

 

Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:

1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.

0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

 

Tarif BBN-KB atas penyerahan warisan ditetapkan sebesar:

0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.

0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

 

Besarnya BBN-KB dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

 

BBN-KB I dikenakan juga bagi kendaraan bermotor yang belum pernah BBN di Indonesia (kendaraan bekas Jepang, kendaraan dump dari Pemda dan TNI).

 

Pendaftaran:

Orang pribadi/badan usaha/ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan kendaraan tersebut ke Kantor Bersama SAMSAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD), khusus untuk kendaraan bermotor menggunakan SPPKB. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dan tanggal tiba di Daerah bagi kendaraan bermotor yang diimport dari luar negeri.

 

Penetapan :

Berdasarkan SPPKB di atas, BBN-KB ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

 

Pembayaran:

Setelah Pajak ditetapkan dalam SKPD, maka BBN-KB dilunasi paling lambat 30 hari setelah ditetapkan.

 

Penagihan:

Bila pajak tahun berjalan yang telah ditetapkan kurang atau tidak dibayar, maka dilakukan penagihan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Penagihan ini dapat dilakukan dengan surat paksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sanksi Administrasi:

Terlambat mendaftar dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak.

Terlambar membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

 

 

 
copyright@tpsimda2008